Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?

Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?

Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?, – Pemerintah mengenalkan kebijakan transformasi ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan di bidang ekonomi. Sejumlah hal dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, resmi menjabat satu tahun, pada Selasa. Saat terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden, Jokowi menyampaikan ada lima prioritas utama dalam pemerintahannya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah pada 2045 mendatang.

Prioritas itu yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pemangkasan dan penyederhanaan regulasi yang menjadi kendala, penyederhanaan birokrasi agar investasi untuk penciptaan lapangan kerja diprioritaskan, dan yang terakhir ialah transformasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya fokus pada SDA tetapi mengoptimalkan industri manufakfur dalam negeri.

Lantas, bagaimana pencapaian bidang transformasi ekonomi selama satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakilnya Ma’ruf Amin?

Transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi industri manufakfur dinilai belum terlihat

Ekonom CORE, Muhammad Faisal mengatakan bahwa rencana transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah atau manufakfur, belum terlihat implementasinya selama satu tahun ini.

Hal itu dinilainya, lantaran banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan salah satu prioritas Jokowi untuk target jangka panjang tersebut. Apalagi semenjak adanya COVID-19, pemerintah terpaksa harus melakukan realokasi anggaran serta menyelamatkan ekonomi untuk jangka pendek.

Faisal bilang untuk mewujudkan transformasi ekonomi, salah satu program jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah ialah melalui UU Cipta Tenaga Kerja. Namun, dia menilai banyak kebijakan yang tidak jelas sehingga hal ini justru akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan.

“Manufaktur dikaitkan infrastruktur kerja, arahan ini invstasi ke manufaktur belum jelas apakah UU Ciptaker prioritasnya ke mana. Kalau mau prioritas ke manufaktur bukan komoditas apakah yang menjadi prioritas investasi adalah manufaktur. Bukan di jasa itu belum jelas,” kata dia kepada https://christian-mommies.com/, Senin.

Biaya logistik tinggi menjadi hambatan manufakfur

Selanjutnya, masih adanya hambatan untuk manufaktur yakni terkait biaya logistik yang masih tinggi. Menurut dia, hal ini mengganggu kebijakan perdagangan terkait pembangunan industri manufaktur. “Dalam konteks itu tadi infrastrusktur struktural ekonomi, ” katanya.

Menurutnya, memang sejak 2014, Jokowi sudah memprioritaskan pembangunan insfrastukruktur hingga ke pelosok Tanah Air. Tujuannya agar ongkos logistiknya lebih rendah, sehingga industri manufaktur bisa ikut tergerak. Namun, hinggga saat ini, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB. Angka itu jauh lebih tinggi dari Malaysia yang hanya sebesar 13 persen dari PDB.

Pada 24 September Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempat menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan menjadi 17 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB melalui pembentikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE).