Tag: PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Ini Kebijakan Prioritas OJK Membantu Percepat Pemulihan Ekonomi

Ini Kebijakan Prioritas OJK Membantu Percepat Pemulihan Ekonomi – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan OJK telah memiliki sejumlah prioritas kebijakan untuk membantu pemulihan ekonomi agar berjalan lebih cepat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan.

Kinerja sektor keuangan tetap baik di tengah pandemik

Dalam pemaparannya, Wimboh mengatakan bahwa kinerja sektor keuangan Indonesia tetap baik pada akhir tahun lalu meski berada di tengah krisis pandemik COVID-19. Menurut Wimboh, sejumlah indikator penting untuk pertumbuhan ekonomi telah mencatatkan kinerja positif pada periode tersebut. Pada saat ini sampai terutama angka-angka di bulan Desember kemarin dapat kami sampaikan bahwa tetap stabil dengan permodalan yang masih cukup kuat 23,84 persen, lantas dengan tingkat likuiditas yang cukup ample.

Optimistis dengan kinerja sektor keuangan

Melansir dari http://icilachine.com/  di sisi lain, Wimboh menyayangkan bahwa angka perkreditan secara total minus 2,41 persen. Meski demikian, ia mengatakan angka-angka yang tercatat pada November-Desember semuanya positif. Dapat kami sampaikan bahwa untuk modal kerja sudah positif meskipun 0,57 persen. Investasi juga positif 0,91 persen, konsumsi juga positif 0,46 persen. Total month to month ini ada 34,1 triliun dengan persentase 0,63 persen.

Kebijakan untuk mendongkrak ekonomi

Meski optimis dengan kinerja sektor keuangan tahun ini, namun Wimboh juga mengatakan OJK tetap mencari berbagai cara untuk dapat membantu memulihkan ekonomi lebih cepat. Oleh karenanya, OJK akan memprioritaskan berbagai hal termasuk kredit-kredit yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi.Di antaranya dapat kami sampaikan bahwa kredit tersebut.

Fokus membantu UMKM

hal lain yang akan dilakukan OJK untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan mempercepat akses pembiayaan. Khususnya pelaku UMKM dengan perluasan ekonomi digital dari hulu sampai hilir. Termasuk lembaga keuangan mikro maupun BPR akan kami dorong untuk menerapkan digitalisasi. Sehingga mempercepat akses masyarakat terutama masyarakat di daerah untuk bisa lebih luas mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan.

Siapkan Rp34 Triliun untuk Pengadaan Vaksin COVID-19

Siapkan Rp34 Triliun untuk Pengadaan Vaksin COVID-19, – Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 34,23 triliun. Adapun anggaran tersebut akan gunanya untuk pengadaan vaksin pada tahun ini maupun tahun depan.

“Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan, yang ini memang sudah di-earmar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.

Melansir http://poker88asia.info/, Anggaran pengadaan vaksin ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI). Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan bunga nol persen.

“Ini dananya berasal dari Pak Gubernur (BI), yang nol persen. Itu adalah seluruh pengelolaan dana-dana kesehatan,” jelas dia.

Berasal dari skema burden sharing dan masuk dalam program PEN

Anggaran ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan.

Program pengadaan vaksin, termasuk pada bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sri Mulyani menyebut pemerintah merealokasi atau melakukan alokasi ulang anggaran dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran PEN.

Secara keseluruhan pemerintah menyiapkan dana Rp695,2 triliun untuk menangani pandemik

Pemerintah menyiapkan dana mencapai Rp695,2 triliun untuk menangani pandemik COVID-19 pada seluruh klaster. Selain kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk klaster perlindungan sosial sebesar Rp234,33 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, dan insentif usaha Rp120,6 triliun.

Pemerintah siapkan Rp97,26 triliun untuk klaster kesehatan

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp97,26 triliun untuk klaster kesehatan dalam program penanganan pandemik COVID-19.

Dana tersebut kami gelontorkan untuk:

• Program belanja penanganan COVID-19 Rp45,23 triliun
• Insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun
• Bantunan kematian RpRp600 miliar
• Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp4,11 triliun
• Gugus tugas COVID-19 Rp3,5 triliun
• Insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp3,49 triliun
• Cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun
• Cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 yang sudah kami tandai dalam SILPA 2020 Rp29,23 triliun.