Kategori: Regional

Pemerintah Gagas Bandara Super Hub

Pemerintah Gagas Bandara Super Hub

Pemerintah Gagas Bandara Super hub, – Pembahasan terkait dengan pembentukan bandara super hub dan hub oleh pemerintah pusat telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dengan sejumlah konsep yang masih didalami.

Melansir dari laman http://utowndc.com, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, hal itu untuk menggerakkan ekspor berbagai komoditas dari Indonesia Timur.

“Super hub di Sulawesi Utara bisa mengakomodasi ekspor, baik perikanan dan perindustrian lain. Dengan demikian, daerah timur bisa terkoneksi langsung dengan berbagai negara,” ujar Novie Riyanto dalam diskusi virtual, Kamis.

Bandara super hub akan menjadi titik pertemuan maskapai internasional

Novie menjelaskan, bandara tersebut akan menjadi titik pertemuan maskapai internasional, khususnya pengangkut kargo dari dan menuju Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Eropa bagian timur.

“Dengan demikian, diharapkan pengembangan super hub akan berefek pada pemerataan ekonomi di Indonesia Timur,” kata dia.

Pengembangan bandara hub dan super hub masih dalam pembahasan

Selain itu, lanjut Novie, konsep bandara jangkar juga akan diberlakukan untuk Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Bandara tersebut diproyeksikan dapat menampung 50 juta penumpang per tahun.

Kemudian, konsep yang sama juga akan diterapkan di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Bandara tersebut akan dikoneksikan dengan penerbangan-penerbangan ke ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.

“Pengembangan bandara hub dan super hub ini sedang dibahas secara intens di beberapa kementerian dan lembaga,” kata Novie.

Jokowi menilai terkontraksinya sektor pariwisata dan penerbangan dapat dijadikan momentum untuk penataan yang lebih baik

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pemerintah harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi hub internasional, dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan perhitungan Jokowi, ada delapan bandara yang berpotensi menjadi hub dan super hub.

“Ngurah Rai, Soetta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Samratulangi (Sulawesi Utara) dan Juanda,” kata dia.

Jokowi juga menyinggung sektor pariwisata dan penerbangan yang terkontraksi pada kuartal kedua tahun ini.

“Angka yang saya peroleh, kuartal kedua 2020 wisatawan mancagenara yang datang ke Indonesia 482 ribu, dan ini turun 81 persen untuk quartal to quartal dan turun 87 persen untuk year on year. Turunnya terkontraksi sangat dalam,” ujar dia.

Kendati, Jokowi menilai, penurunan tersebut dapat dijadikan momentum untuk melakukan transformasi di sektor pariwisata dan penerbangan melalui penataan yang lebih baik, terkait rute, penentuan hub, super hub, serta potensi penggabungan penerbangan. Dan pariwisata, sehingga ke depan arahnya semakin jelas.

“Sehingga, next pandemik fondasi ekonomi di sektor pariwisata transportasi kokoh dan baik, dan bisa berlari lebih cepat,” ujar Jokowi.

Dubes AS untuk China Mengundurkan Diri

Dubes AS untuk China Mengundurkan Diri

Dubes AS untuk China Mengundurkan Diri, – Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk China, Terry Branstad, mengundurkan diri. Pengunduran diri Branstad ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin.

Seperti dilansir http://utowndc.com/ dan Reuters, Senin, Pompeo berterima kasih kepada Branstad atas jasanya. Dia menulis ucapan terima kasihnya kepada Branstad melalui cuitan Twitter.

“Saya berterima kasih kepada Duta Besar Terry Branstad atas lebih dari tiga tahun pengabdiannya kepada rakyat Amerika sebagai Duta Besar AS untuk Republik Rakyat China,” kata Pompeo dalam sebuah cuitan Twitter.

Pada Jumat pekan lalu, pemerintah China mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan yang tidak ditentukan terhadap diplomat dan personel senior AS di China. Langkah itu menyusul AS yang memberlakukan tindakan serupa, yakni menargetkan korps diplomatik Beijing pada 3 September.

Dalam sebuah unggahan di Twitter pada Senin pagi waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Branstad atas jasanya kepada rakyat AS sebagai duta besar.

“Presiden (Donald Trump) memilih Duta Besar Branstad karena pengalamannya selama puluhan tahun berurusan dengan China, membuatnya menjadi orang terbaik untuk mewakili pemerintah dan untuk membela kepentingan dan cita-cita Amerika dalam hubungan penting ini,” tulis Pompeo.

Dia tidak memberikan alasan mengenai mundurnya Branstad atau pengumuman tentang calon penggantinya.

Branstad adalah salah satu duta besar pertama yang ditunjuk Presiden Trump pada Desember 2016, tak lama setelah Trump memenangkan pemilihan presiden AS.

Pompeo menambahkan bahwa Branstad telah memberikan kontribusi. Yakni dengan membangun hubungan antara AS dan China.

“Duta Besar Branstad telah berkontribusi untuk menyeimbangkan kembali hubungan AS-China agar berorientasi pada hasil, timbal balik, dan adil,” tambahnya.

Saat itu, Trump mengatakan dia memilih Branstad karena pengalamannya dalam kebijakan publik, perdagangan, dan pertanian. Serta “hubungan lama dengan Presiden Xi Jinping” yang dikenal Branstad sejak 1985 melalui pertukaran pemerintah AS-China.

Selama periode itu, keduanya diyakini telah menjalin persahabatan.

Awalnya, pengangkatan Branstad disambut baik oleh China. Saat itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, memujinya sebagai “teman lama rakyat China”.

Meski demikian, seiring waktu, Branstad harus melalui salah satu periode paling sulit dalam hubungan AS dan China.

Pada 9 September, Branstad menulis opini yang menuduh pemerintah China “mengeksploitasi” keterbukaan AS dalam beberapa dasawarsa terakhir. Juru Bicara Partai Komunis menolak opini itu diterbitkan oleh surat kabar People’s Daily karena “sangat tidak konsisten dengan fakta”.

“Jika Anda memang ingin menerbitkan opini ini di People’s Daily, Anda harus melakukan revisi substansif berdasarkan fakta dalam prinsip kesetaraan dan saling menghormati,” kata media pemerintah China dalam surat penolakannya.

Sebagai tanggapan, Pompeo menuduh People’s Daily “munafik” dengan mengatakan bahwa jika pemerintah China adalah kekuatan yang matang. Ia akan “menghormati hak diplomat Barat untuk berbicara langsung kepada rakyat China”.

Tak Ada Kapasitas RS yang Terbatas!

Tak Ada Kapasitas RS yang Terbatas!

Tak Ada Kapasitas RS yang Terbatas! – Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto langsung mengklarifikasi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini terkait terbatasnya tempat tidur di rumah sakit.

“Karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Airlangga sindir Anies Baswedan?

Dilansir dari laman http://canoecreekgolf.com, Pernyataan Airlangga seolah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Baru-baru ini, Anies menyampaikan bahwa sejak memasuki masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, persentase keterisian tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 meningkat. Terutama pada Agustus, lantaran kasus positif COVID-19 terus meningkat.

Dia kemudian menyampaikan bahwa tempat tidur isolasi di DKI Jakarta berpotensi penuh dan tidak mampu menampung lagi pasien virus corona.

“Dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September (2020) tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh, dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID-19 lagi, dan ini waktu yang tinggal sebentar,” kata Anies.

“Kami di Pemprov DKI setiap waktu terus menambah rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas, kita insya Allah akan meningkatkan lagi 20 persen. Sehingga menjadi 4.807,” tambahnya.

Pemerintah siapkan hotel bintang 2 dan 3 jadi fasilitas kesehatan

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian serius atas kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Salah satu yang dilakukan adalah memanfaatkan hotel di DKI Jakarta sebagai fasilitas kesehatan untuk COVID-19.

“Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terkait perkembangan situasi dan selalu memperhatikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu akan terus menambah fasilitas di hotel termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3 dan juga mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet,” jelas dia.

Jumlah tempat tidur juga akan ditingkatkan

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah pusat juga akan meningkatkan jumlah tempat tidur di sejumlah fasilitas kesehatan. Dengan demikian fasilitas kesehatan bisa dipenuhi untuk penanganan pasien positif virus corona.

“Pemerintah juga mendorong rumah sakit di DKI Jakarta dilakukan relaksasi terhadap pasien yang posisinya sudah hampir sembuh. Dan dalam tahap observasi itu di wisma atlet tersedia,” imbuh dia.

Subsidi Gaji hingga Kartu Prakerja Sampai 2021

Subsidi Gaji hingga Kartu Prakerja Sampai 2021

Subsidi Gaji hingga Kartu Prakerja Sampai 2021, – Pemerintah memastikan akan tetap melanjutkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi gaji, kartu prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako hingga 2021.

Program ini akan menjadi prioritas. Dan diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemik COVID-19.

“Untuk di tahun depan ini akan dilanjutkan program prioritas atau pun program yang kita sebut sebagai unggulan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna, Senin.

1. Pemerintah terus dorong percepatan pengadaan vaksin

Mengkutip dari laman http://dewitogel.live, Mengenai pengadaan vaksin, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tengah bersiap. Salah satunya adalah Vaksin Merah Putih yang disiapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama lembaga Eijkman.

“Kemudian Bio Farma yang telah melakukan kerja sama tadi dilaporkan juga terkait dengan Sinovac yang juga menyiapkan 290 juta dan juga dari G42 menyiapkan 30 juta di tahun ini,” terangnya.

2. Kemenkes siapkan dana Rp37 triliun di 2021

Airlangga menuturkan, Kementerian kesehatan juga akan menyiapkan operasionalisasi dari vaksinasi yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun nanti.

“Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun dan tahun depan secara multi years ada Rp37 triliun,” tutur dia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, tercatat kasus yang terkonfirmasi sebanyak 194.109 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 138.575 kasus.

“Recovery Rate kita sebesar 71,4 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata global. Sementara Case Fatality Rate Indonesia sebesar 4,1 persen. Dan terus menurun dari angka sebelumnya yang pernah di awal sempat sekitar 7 persen – 8 persen. Jadi bisa kita lihat bahwa tingkat kesembuhan terus meningkat. Dan tingkat kematian terus menurun,” terang Airlangga.

3. Strategi pemerintah tangani COVID-19

Adapun Strategi Penanganan COVID-19 yang akan terus menjadi perhatian adalah dengan mengurangi penyebaran COVID-19 melalui gerakan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak).

Setelah kampanye Memakai Masker, Pemerintah akan melanjutkan kampanye Menjaga Jarak mulai September 2020 sampai dengan Oktober 2020. Kemudian kampanye Mencuci Tangan akan dilaksanakan pada tanggal Oktober 2020 – November 2020.

“Kampanye menjaga jarak dan menghindari kerumunan menjadi penting terutama karena akan diselenggarakannya Pilkada. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri. Dan Aparat Penegak Hukum akan mengingatkan sesuai aturan yang sudah ada sehingga Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19,” tegasnya.

Faisal Basri Bantah Jadi Influencer Pemerintah

Faisal Basri Bantah Jadi Influencer Pemerintah

Faisal Basri Bantah Jadi Influencer Pemerintah, – Ekonom Faisal Basri membantah dirinya menerima honor influencer dari Istana. Melalui akun Twitternya, Faisal meminta agar pihak yang berwenang mengklarifikasi hal tersebut.

“Saya tidak pernah diminta dan memperoleh honor untuk jadi influencer agar berkicau di twitter atau media sosial lainnya. Membicarakannya pun tidak pernah,” kata Faisal seperti dikutip di akun twitter @FaisalBasri, Sabtu.

“Mohon KSP (Kantor Staf Presiden) mengklarifikasi, khususnya DR Jaleswari,” lanjut dia.

1. KSP: Influencer adalah seorang independen yang memiliki pengaruh besar

Menanggapi cuitan Faisal tersebut, Jaleswari pun angkat bicara. Jaleswari mengaku memang sempat menyebut nama Faisal Basri saat membahas tentang influencer di Komisi II DPR RI. Ia menjelaskan bahwa influencer adalah sosok independen dan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

“Dalam RDP di DPR itu saya menjelaskan perbedaan buzzer dan influencer yang ditanyakan anggota dewan ke KSP. Influencer adalah seseorang yang independen dan memiliki pengaruh bagi banyak orang. Dia bisa akademisi, pejabat publik maupun artis,” kata Jaleswari dalam akun Twitter-nya, @Jaleswari_P.

2. Influencer dihargai keahliannya, diberikan honor sesuai honor narsum yang berlaku

Jaleswari melanjutkan, apabila KSP mengundang influencer, maka undangannya adalah dalam kapasitas sebagai narasumber yang kredibel dan profesional di bidangnya.

“Kalaupun influencer dihargai keahliannya, itu sesuai honor narsum yang berlaku, secara transparan dan akuntabel. Namun banyak influencer yang tidak diberikan honor atau tidak mau terima honor melainkan kerja voluntarisme,” ucap Jaleswari.

3. Jaleswari meminta maaf kepada Faisal Basri

Dikutip dari http://coloradofarmers.org, Intinya, lanjut dia, influencer yang diundang oleh KSP adalah mereka yang memiliki kapasitas keilmuan, profesional di bidangnya, dan memiliki integritas yang dikenal publik. Karena, mereka dihargai sesuai kapasitas dan peraturan yang berlaku.

“Demikian penjelasan saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada kawan baik saya, Mas Faisal Basri untuk ketidaknyamanan ini, karena menyebut namanya sebagai contoh baik dari influencer yang saya maksud. Tidak ada maksud buruk seperti yang dituduhkan beberapa pihak,” ungkap Jaleswari.

4. Jaleswari sebut KSP pernah menjadikan Faisal Basri sebagai influencer

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat KSP bersama Komisi II DPR RI, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengaku KSP tidak pernah menggunakan buzzer, melainkan influencer.

Namun, penggunaan influencer itu guna menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Untuk biayanya sendiri, Jaleswari menyebut bahwa bujet atau anggarannya seperti biaya narasumber.

Influencer, kata dia, adalah tokoh yang berpengaruh di media sosial. Dia pun mengaku influencer pernah digunakan oleh KSP beberapa kali.

“Dalam konteks ini mungkin sekali KSP menggunakan dalam hal misalnya kami mendiskusikan isu-isu strategis, misalnya akademisi,” tutur Jaleswari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang disiarkan langsung di channel YouTube DPR RI, Kamis.

Jaleswari mengungkapkan bahwa salah satu influencer yang pernah digunakan oleh KSP yaitu Faisal Basri. Menurut dia, fungsi influencer itu sendiri untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang ada.

“Kami perlu mendapatkan masukan-masukan terkait ekonomi dan sekaligus dalam percakapan, dalam diskusi itu kami juga menyampaikan program-program atau kebijakan-kebijakan presiden yang kemudian sesekali beliau menuliskan di Twitter-nya,” jelas Jaleswari.

Namun, untuk biayanya sendiri, Jaleswari mengatakan anggaran seperti biaya narasumber. Dia menyebut, selama ini Istana selalu transparan mengenai influencer.

“Tetapi pembayaran, tanda kutip pembayaran beliau sesuai dengan bujet narsum biasa,” kata Jaleswari

“Artinya, influencer ketika dipanggil ke kita itu lebih pada karakter narsum, bukan untuk seperti yang disampaikan ke media, bahwa kita meng-hire (rekrut) influencer dan buzzer,” ucapnya.

5 Fakta Singapura Negara Anti Korupsi di Asia

5 Fakta Singapura Negara Anti Korupsi di Asia

5 Fakta Singapura Negara Anti Korupsi di Asia – Singapura merupakan negara kepulauan yang berdiri oleh Sir Stamford Raffles sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819 ini. Memiliki 4 bahasa resmi yaitu bahasa Inggris, Tamil, Cina, dan Melayu. Meski negara kecil, namun Singapura merupakan negara yang makmur dengan perekonomiannya yang cukup stabil. Bahkan Bank Dunia menjuluki Singapura sebagai tempat paling mudah untuk berbisnis.

Selain itu, Singapura juga merupakan salah satu tujuan wisata terfavorit  Asia Tenggara. Beberapa tempat wisata yang populer pada Singapura yaitu termasuk Universal Studios, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Merlion Park, dan Sentosa Island.

Selain fakta-fakta tersebut, Singapura memiliki beberapa fakta menarik lainnya yang sangat sayang untuk terlewatkan.

Sang Nila Utama memberi nama kota dengan sebutan ‘Singapura’ setelah melihat sesosok hewan yang mirip dengan singa saat sedang berburu

Pemberian nama Singapura oleh Sang Nila Utama, seorang Pangeran Sriwijaya dari Palembang. Lahirnya Kota Singapura berawal saat Pangeran Sriwijaya ini berburu ke Kuala Temasek. Saat sedang berburu hewan liar bersama dengan para anak buahnya, Sang Nila Utama melihat sesosok hewan dengan badan berwarna merah, kepala hitam serta dada berwarna putih, yang berlari dengan sangat cepat menuju ke dalam hutan.

Sang Nila Utama selanjutnya menanyakan nama hewan aneh tersebut kepada penasihat utamanya. Penasihat utama menjawabnya singa, karena beranggapan hewan tersebut mirip dengan seekor singa. Menganggap munculnya singa adalah bertanda keberuntungan, maka Sang Nila Utama memutuskan untuk membuat kota baru daerah Temasek, dan memberinya nama “Singapura”. Dalam bahasa Sansekerta, Singapura artinya “Kota Singa”. Pembuatan kota Singapura ini, terjadi pada tahun 1323.

Satu-satunya negara Asia yang masuk ke dalam daftar 10 negara dengan kasus korupsi paling sedikit dalam sektor publik

Singapura merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran yang dijunjung tinggi negara ini, terbukti dengan sedikitnya kasus korupsi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Bahkan Singapura merupakan satu-satunya negara Asia yang masuk ke dalam daftar 10 negara dengan kasus korupsi paling sedikit pada sektor publik. Mengutip dari The Straits Times, Singapura berada pada posisi ke-4 sebagai negara dengan kasus korupsi paling sedikit sektor publik.

Singapura merupakan negara yang sangat menyukai toilet dan merupakan pelopor Hari Toilet Sedunia

Fakta paling menarik dari Singapura yang masih jarang diketahui banyak orang yaitu menyukai toilet. Ya, negara yang terkenal dengan Patung Merlion ini, sangat menyukai toilet. Bahkan pemerintah Singapura mengajukan resolusi PBB untuk menetapkan Hari Toilet Sedunia pada 19 November. Tindakan pemerintah Singapura dalam mengajukan resolusi PBB untuk menetapkan Hari Toilet Sedunia ini, mendapat dukungan dari 122 negara, lo.

Menariknya lagi, Organisasi Toilet Dunia juga membentuk Singapura pada tanggal 19 November 2001. Selain itu,  Singapura juga terdapat peraturan tentang penggunaan toilet umum, yaitu harus menyiram setelah pengunaannya. Jika tidak menyiram setelah menggunakan, maka akan melakukan tindakan kriminal.

Singapore Night Safari merupakan kebun binatang malam pertama dunia

Singapura memiliki banyak tempat wisata yang menarik, salah satunya yaitu Singapore Night Safari. Menariknya lagi, Singapore Night Safari ini merupakan kebun binatang malam pertama  dunia. Singapore Night Safari mulai pembukaannya pada tahun 1994, dengan luas mencapai 35 hektar. Para pengunjung bisa menyaksikan lebih dari 1.000 hewan lingkungan malam hari yang sangat natural.

Namun, untuk menyaksikan atraksi utama yang ada dalam taman, para pengunjung bisa menggunakan trem. Selain itu, para pengunjung juga bisa mengelilingi kebun binatang ini, dengan berjalan kaki pada jalur khusus untuk pejalan kaki yang tersedia pada area taman.

Wajib militer bagi laki-laki yang telah berusia 18 tahun

Sebagai bentuk pertahanan negaranya karena diapit oleh negara-negara yang lebih besar seperti Malaysia dan Indonesia, pemerintah Singapura menerapkan kebijakan wajib militer bagi warga negaranya yang telah berusia 18 tahun. Kebijakan wajib militer yang hanya diperbolehkan untuk laki-laki ini, berlangsung selama dua tahun. Namun setiap tahunnya, para prajurit harus tetap kembali berlatih hingga berusia 40 tahun.

MPR: Kebakaran Kejagung Harus Diusut Terbuka

MPR: Kebakaran Kejagung Harus Diusut Terbuka

MPR: Kebakaran Kejagung Harus Diusut Terbuka, – Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak penyelidikan menyeluruh. Dan terbuka penyebab kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI. Hal itu untuk meminimalisir spekulasi tentang penyebab kebakaran ketika Kejagung sedang menangani sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik.

Bamsoet juga meminta agar penyelidikan dilakukan secara terbuka, untuk meminimalisir spekulasi tentang penyebab kebakaran itu. Terlebih musibah ini terjadi saat Kejagung sedang menangani kasus Djoko Tjandra dan kasus Jiwasraya yang masih menjadi sorotan publik.

“Saya menyarankan agar dilakukan penyelidikan yang menyeluruh dan terbuka. Terutama karena musibah ini terjadi ketika Kejagung masih menangani kasus Djoko Tjandra. Dan kasus Jiwasraya, dua kasus yang masih menjadi perhatian publik,” ujar Bamsoet, Minggu.

1. Penyelidikan secara terbuka untuk menjawab spekulasi penyebab kebakaran

Berbagai spekulasi muncul, salah satunya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kebakaran tersebut merupakan tindakan sabotase untuk menghilangkan barang bukti atau berkas perkara.

“Menurut saya, itu kebakaran skala besar untuk sebuah komplek perkantoran yang strategis karena berlangsung selama beberapa jam hingga tengah malam tadi. Gedung itu pasti selalu dijaga karena ada dokumen penting, termasuk alat penyadap,” ujar Bamsoet.

2. Jaminan berkas perkara aman, belum menjawab spekulasi publik

Meski para pejabat Kejaksaan Agung sudah menegaskan tidak ada berkas perkara dan alat bukti yang terbakar, tetapi Bamsoet menilai pernyataan itu tidak cukup untuk menjawab spekulasi publik.

Terlebih, ia yakin Gedung Kejaksaan Agung dilengkapi dan didukung sejumlah alat bantu pencegah kebakaran besar, seperti detektor asap, alarm kebakaran hingga alat pemadam api.

3. Polda Metro telah memetakan saksi

Sementara itu, untuk menyelidiki hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana mengatakan telah memetakan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

“Kami sudah memetakan, beberapa saksi hari ini kita mintai keterangan,” kata Irjen Nana.

Pemeriksaan saksi telah dilakukan bersama dengan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dan Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System).

Kedua tim tersebut telah berada di Kantor Kejaksaan Agung sejak pukul 08.55 WIB untuk melakukan penyelidikan mencari tau penyebab kebakaran.

Biaya Anggaran Pemerintah untuk Influencer Hampir Rp1 Triliun

Biaya Anggaran Pemerintah untuk Influencer Hampir Rp1 Triliun

Biaya Anggaran Pemerintah untuk Influencer Hampir Rp1 Triliun, – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuannya soal biaya anggaran pemerintah untuk jasa influencer. Hasil temuan ICW tersebut menyebut, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer.

“Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorokan anggaran untuk influencer,” demikian keterangan tertulis ICW , Jumat.

Kementerian Pariwisata anggarkan Rp77,66 miliar untuk influencer

Dalam keterangan tersebut, ICW merinci anggaran hampir Rp1 triliun untuk jasa influencer. Ada lima kementerian yang menggunakan jasa tersebut. Berikut rinciannya berdasarkan jumlah paket.

Kementerian Pariwisata (22 paket) dengan total biaya Rp77,66 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12 paket) dengan total biaya Rp1,6 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (4 paket) dengan total biaya Rp10,83 miliar, Kementerian Perhubungan (1 paket) dengan total biaya Rp195,8 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (1 paket) dengan total biaya Rp150 juta.

Pelibatan influencer bukan sesuatu hal yang baru

ICW mengatakan, pelibatan influencer untuk mempromosikan sebuah produk, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Fenomena ini semakin marak dilakukan, bahkan oleh pemerintah.

“Informasi yang disampaikan oleh para influencer tidak selalu valid, tidak jarang justru menyebarkan misinformasi. Contoh penggunaan influencer oleh pemerintah misalnya sosialisasi penanganan COVID-19. Artis-artis diundang ke Istana dan setelahnya mereka ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait COVID-19,” tulis ICW.

Ada 34 kementerian menganggarkan aktivitas digital selama 2014-2018

ICW melakukan penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait aktivitas digital, dan pelibatan para influencer dalam menyosialisasikan program-program pemerintah.

Informasi PBJ diperoleh lewat penelusuran pada situs LPSE Kementerian, maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Periode penelusuran adalah informasi PBJ selama kurun waktu 2014-2018.

“Terdapat 34 kementerian, 5 LPNK, dan 2 lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI dan Kepolisian RI,” kata ICW.

Tanggapan KSP: Tidak semuanya untuk influencer

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut, anggaran Rp90,45 miliar digelontorkan untuk anggaran kehumasan, di mana tidak semuanya diberikan kepada influencer.

“Jadi Rp90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan gak semua influencer,” jelas Donny, Jumat.

Meski begitu, Donny mengatakan bahwa anggaran Rp90,45 miliar itu harus dilihat lebih detail lagi. Ia menegaskan, tidak mungkin anggaran sebesar itu diberikan semua kepada influencer.

Veronica Koman Diminta Kembalikan Uang Beasiswa Rp773 Juta

Veronica Koman Diminta Kembalikan Uang Beasiswa Rp773 Juta

Veronica Koman Diminta Kembalikan Uang Beasiswa Rp773 Juta, – Pegiat hak asasi manusia (HAM), Veronica Koman mengaku pemerintah untuk mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah ia terima saat menempuh jenjang pendidikan master di Australia pada 2016 silam.

Menurut Vero, otoritas finansial itu sebagai perubahan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua.

“Pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk memaksa saya berhenti melakukan advokasi HAM Papua,” kata dia vero , Selasa.

Lalu apa alasan pemerintah meminta Veronica mengembalikan uang beasiswa LPDP?

Veronica dinilai tak kembali ke Indonesia setelah masa studinya usai

Veronica menjelaskan, LPDP di bawah Kementerian Keuangan mendesak dirinya mengembalikan uang beasiswa lantaran ia tidak mematuhi ketentuan harus kembali ke Indonesia usai masa studi.

“Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi hak asasi manusia (HAM) Papua. Setelah mengkriminalisasi, lalu meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice, dan mengancam untuk membatalkan paspor saya,” ujarnya.

Veronica kembali ke Indonesia pada 2018

Padahal, menurut Veronica, dirinya kembali ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program ​Master of Laws ​di ​Australian National University​.

“Faktanya sejak Oktober 2018 di Indonesia, saya melanjutkan dedikasi waktu saya untuk advokasi HAM, termasuk dengan mengabdi di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua) yang berbasis di Jayapura,” ujarnya.

Veronica dinyatakan DPO pada 2019

Pada Maret 2019, Veronica terbang ke Swiss untuk melakukan advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kembali ke Indonesia setelahnya. Veronica kemudian memberikan bantuan hukum probono kepada para aktivis Papua pada tiga kasus pengadilan yang berbeda di Timika sejak April hingga Mei 2019.

“Saya lalu berkunjung ke Australia dengan menggunakan visa tiga bulan saya untuk menghadiri wisuda yang diselenggarakan pada Juli 2019. Ketika berada di Australia pada Agustus 2019, saya dipanggil kepolisian Indonesia. Dan berikutnya saya ditempatkan dalam daftar pencarian orang (DPO) pada September 2019,” tuturnya.

Veronica meminta keadilan

Veronica meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikap adil dan netral menyikapi persoalan yang tengah dihadapinya. Sebab, menurut Veronica, dirinya telah menunjukkan keinginan kembali ke Indonesia apabila tidak sedang mengalami ancaman yang membahayakan keselamatannya.

“Saya meminta kepada Kemenkeu terutama Menteri Sri Mulyani untuk bersikap adil. Dan berdiri netral dalam melihat persoalan ini sehingga tidak menjadi bagian dari lembaga negara yang hendak menghukum saya karena kapasitas saya sebagai pengacara publik yang memberikan pembelaan HAM Papua,” ucapnya.

Pemerintah Mulai Kucurkan Bansos ke 19 Juta Keluarga

Pemerintah Mulai Kucurkan Bansos ke 19 Juta Keluarga

Pemerintah Mulai Kucurkan Bansos ke 19 Juta Keluarga, – Pemerintah menyiapkan Bantuan Sosial Beras dan Bantuan Sosial Uang Tunai, yang menyasar 19 juta keluarga penerima manfaat pada kuartal III 2020.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bansos beras diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat. Sementara, bansos uang tunai bisa meningkatkan daya beli dan menjadi daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian di kuartal III.

“Seperti arahan presiden agar kementerian mendorong program yang memiliki daya ungkit perekonomian. Untuk bansos beras bisa membantu mengurangi sebagian beban ekonomi masyarakat, sedangkan bansos uang tunai diharapkan mendorong belanja masyarakat, yang berarti ikut menggerakkan perekonomian,” kata Juliari dalam siaran tertulis, Selasa.

Bansos beras dan bansos tunai disalurkan selama tiga bulan

Juliari menjelaskan, bansos beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.

Sementara, bansos tunai disalurkan untuk 9 juta peserta Program Sembako (BPNT) yang tidak menerima PKH, dengan uang tunai senilai Rp500 ribu per KPM dalam sekali penyaluran.

“Untuk bansos beras didistribusikan seberat 15 kg beras per bulan per KPM selama tiga bulan. Kemudian untuk bansos tunai sekali salur senilai Rp500 ribu per KPM,” kata Juliari.

Kemensos mengklaim penyerapan anggaran paling tinggi

Sejalan dengan arahan presiden untuk mendorong pergerakan ekonomi, Kemensos juga terus mendorong realisasi anggaran. Mensos mengklaim penyerapan anggaran di kementeriannya paling tinggi.

“Kinerja anggaran yang baik salah satu indikatornya adalah serapan atau realisasinya yang tinggi. Alhamdulillah, dalam perkembangan Kemensos mencapai realisasi anggaran tertinggi di antara lima kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar,” kata Juliari.

Sementara, Pagu Anggaran Kemensos pada TA 2020 sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial, Kemensos mendapat tambahan, sehingga anggaran Kemensos menjadi Rp104,4 triliun, kemudian bertambah lagi menjadi Rp124,76 triliun, dan anggaran saat ini sebesar Rp134,008 triliun.

Anggaran bansos beras sebesar Rp5,41 triliun, dan bansos tunai Rp4,5 triliun

Juliari menyebutkan bansos uang tunai akan disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara), khususnya bagi KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selain itu, juga melalui kantor pos dan penyaluran langsung. Sementara untuk penyaluran bansos beras rencananya akan dilakukan Perum Bulog.

“Anggaran yang disiapkan untuk bansos beras kepada 10 juta KPM sebesar Rp5,41 triliun. Sementara anggaran untuk 9 juta penerima bansos uang tunai adalah sebesar Rp4,5 triliun,” kata Juliari.

Realisasi penyerapan anggaran Kemensos mencapai 55,74 persen

Dengan anggaran jumbo tersebut, Kemensos tetap dapat mengelolanya dengan baik. Berdasarkan realisasi anggaran pada lima kementerian pagu besar per 10 Agustus 2020, Kementerian Sosial masih berada di peringkat pertama dengan realisasi 55,74 persen. Adapun lima kementerian pagu besar tercatat rata-rata realisasinya mencapai 46,32 persen.

“Kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri, agar meningkatkan realisasi anggaran. Dengan demikian diharapkan dapat membantu menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian,” kata Juliari.