Setelah Krisis Ekonomi Biasanya Ada Masalah Lainnya

Setelah Krisis Ekonomi Biasanya Ada Masalah Lainnya

Setelah Krisis Ekonomi Biasanya Ada Masalah Lainnya, – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta Pusat ramai dengan para petinggi bank dan menteri pagi itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan para pejabat lainnya tampak hadir di Menara Radius Prawiro.

Pertemuan itu diketahui sebagai rapat koordinasi para pemangku kebijakan fiskal dan moneter untuk menangkal dampak coronavirus (COVID-19). Pertemuan berlangsung singkat dan tertutup.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan pandemik COVID-19 bisa diikuti masalah lain di kemudian hari begitu krisis selesai. David merujuk pada krisis tahun 2008 yang berlanjut menjadi krisis pangan di Timur Tengah hingga terjadi pergolakan tiga tahun kemudian. Peristiwa itu dikenal dengan istilah Arab Spring.

“Salah satu pemicunya (Arab Spring) adalah harga pangan, terutama harga gandum. Nah ini harus dipahami karena setelah krisis, ada ikutan masalah yang harus kita antisipasi,” kata David kepada http://utowndc.com/ untuk Indonesia Millennial Report 2021, Jumat.

Pemerintah dinilai sudah tepat untuk antisipasi masalah

Program food estate yang kini mulai dikerjakan pemerintah dinilai David sudah cukup tepat untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul pascapandemik COVID-19 ini.

“Ini penting karena kalau kita ingat krisis 2008 itu diikuti dengan kenaikan harga pangan beberapa tahun kemudian,” ujar David.

Meski demikian, pada Rabu 23 September 2020, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengakui masih ada masalah pembebasan lahan di area yang dikembangkan menjadi food estate. Ia meminta infrastruktur untuk menuju area food estate segera dikerjakan. Dengan mudahnya akses, maka mesin elektronik pertanian tidak mengalami kesulitan untuk masuk ke area lumbung pangan.

Peningkatan batasan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

David mengatakan program kartu prakerja dan bantuan tunai ke pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta sudah tepat. Meski begitu, ia menilai pemerintah dapat berbuat lebih. Salah satunya dengan mengadopsi cara yang dilakukan pemerintah pada krisis 2008 dengan meningkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

“Ini pernah dilakukan juga pendapatan tidak kena pajak dinaikkan limitnya oleh pemerintah waktu krisis 2008. Ini paling tidak bisa mendorong daya beli masyarakat pekerja secara keseluruhan,” katanya

Perlunya program cash forward untuk membantu masyarakat

Selain itu David menyoroti masalah bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk jaring pengaman di masa pandemik ini. David menyebut pemerintah bisa lebih tepat dengan menggunakan program cash forward dengan memperluas pembayaran.

“Karena masyarakat bukan hanya butuh kebutuhan pokok seperti gula, beras, garam, minyak goreng tapi ada kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan. Mungkin bentuk cash forward ini lebih baik. Bentuknya kas bisa langsung transfer ke akun. Ini bisa mendorong financial inclusion. Jadi mungkin cara penyampaian sudah terdiversifikasi,” kata David.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *