Tag: jokowi

Perjalanan Ekonomi RI Sepanjang 2020

Perjalanan Ekonomi RI Sepanjang 2020

Perjalanan Ekonomi RI Sepanjang 2020, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di kisaran minus 1,1% sampai positif 0,2% di tahun 2020. Hal itu menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi minus 5,32% pada kuartal II tahun ini.

Besok atau tepatnya pada Kamis, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2020. Pengumuman tersebut bakal menentukan kondisi ekonomi Indonesia. Jika kembali mengalami kontraksi atau minus, Indonesia akan mengalami resesi.

Resesi terjadi bila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut (6 bulan). Pemerintah akhirnya realistis bahwa ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 tidak akan bisa mencapai positif. Presiden Jokowi misalnya, telah mengatakan pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal minus 3 persen pada kuartal tersebut.

“Di kuartal III kita juga mungkin sehari, dua hari, ini akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kita di angka minus tiga. Naik sedikit,” kata Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Bila perkiraan mantan Wali Kota Solo itu tepat, atau setidaknya benar-benar minus, Selamat datang resesi!

Sambil menunggu pengumuman resminya besok, mari kita tengok lagi perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 ini, atau sampai menuju kuartal III 2020. https://maxbetresmi.com/ merangkumnya untuk kamu.

Kuartal I 2020 (periode Januari-Maret)

Membuka lembaran baru di 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya tidak membaik. pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebesar 2,97 persen. Angka ini turun signifikan dibandingkan kuartal IV 2019 yang sebesar 4,97 persen.

Mandeknya pertumbuhan ekonomi Indonesia lantaran wabah virus corona atau COVID-19 membuat ekonomi global mengalami pelemahan, termasuk Indonesia. Pemerintah pun sudah memprediksi adanya pelemahan ekonomi tersebut.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan ini merupakan yang terendah sejak 2001. “Tetapi ini tidak bisa dibandingkan seperti itu karena situasi yang dihadapi berbeda, diliputi ketidakpastian,” ujarnya dalam video conference, Selasa.

Dikutip dari data BPS, pada 2001, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 3,32 persen. Rinciannya, triwulan I sebesar 4,80 persen, triwulan II sebesar 3,79 persen, triwulan III sebesar 3,15 persen dan triwulan IV sebesar 1,60 persen.

Kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok signifikan dan mendekat ke resesi

Pandemik COVID-19 benar-benar membuat ekonomi dalam negeri babak belur. Pada kuartal II 2020 atau periode April-Juni, pertumbuhan Indonesia minus 5,32 persen. Pada saat itu, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Imbasnya, banyak sektor usaha yang terdampak dan terpaksa merumahkan karyawannya hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dampak tersebut berimbas pada daya beli masyarakat. Mereka yang kehilangan penghasilan hingga mengalami ketidakpastian, mendorong terjadinya pelemahan konsumsi masyarakat. Mereka yang ada di golongan menengah atas pun ikut menahan uangnya lantaran ketidakpastian dari COVID-19.

Dengan realisasi tersebut, maka Indonesia menapakkan satu kakinya di jurang resesi. Resesi adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus selama dua kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan.

Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?

Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?

Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?, – Pemerintah mengenalkan kebijakan transformasi ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan di bidang ekonomi. Sejumlah hal dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, resmi menjabat satu tahun, pada Selasa. Saat terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden, Jokowi menyampaikan ada lima prioritas utama dalam pemerintahannya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah pada 2045 mendatang.

Prioritas itu yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pemangkasan dan penyederhanaan regulasi yang menjadi kendala, penyederhanaan birokrasi agar investasi untuk penciptaan lapangan kerja diprioritaskan, dan yang terakhir ialah transformasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya fokus pada SDA tetapi mengoptimalkan industri manufakfur dalam negeri.

Lantas, bagaimana pencapaian bidang transformasi ekonomi selama satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakilnya Ma’ruf Amin?

Transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi industri manufakfur dinilai belum terlihat

Ekonom CORE, Muhammad Faisal mengatakan bahwa rencana transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah atau manufakfur, belum terlihat implementasinya selama satu tahun ini.

Hal itu dinilainya, lantaran banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan salah satu prioritas Jokowi untuk target jangka panjang tersebut. Apalagi semenjak adanya COVID-19, pemerintah terpaksa harus melakukan realokasi anggaran serta menyelamatkan ekonomi untuk jangka pendek.

Faisal bilang untuk mewujudkan transformasi ekonomi, salah satu program jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah ialah melalui UU Cipta Tenaga Kerja. Namun, dia menilai banyak kebijakan yang tidak jelas sehingga hal ini justru akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan.

“Manufaktur dikaitkan infrastruktur kerja, arahan ini invstasi ke manufaktur belum jelas apakah UU Ciptaker prioritasnya ke mana. Kalau mau prioritas ke manufaktur bukan komoditas apakah yang menjadi prioritas investasi adalah manufaktur. Bukan di jasa itu belum jelas,” kata dia kepada https://christian-mommies.com/, Senin.

Biaya logistik tinggi menjadi hambatan manufakfur

Selanjutnya, masih adanya hambatan untuk manufaktur yakni terkait biaya logistik yang masih tinggi. Menurut dia, hal ini mengganggu kebijakan perdagangan terkait pembangunan industri manufaktur. “Dalam konteks itu tadi infrastrusktur struktural ekonomi, ” katanya.

Menurutnya, memang sejak 2014, Jokowi sudah memprioritaskan pembangunan insfrastukruktur hingga ke pelosok Tanah Air. Tujuannya agar ongkos logistiknya lebih rendah, sehingga industri manufaktur bisa ikut tergerak. Namun, hinggga saat ini, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB. Angka itu jauh lebih tinggi dari Malaysia yang hanya sebesar 13 persen dari PDB.

Pada 24 September Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempat menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan menjadi 17 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB melalui pembentikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE).

Jokowi dan Para Menteri Tak Gelar Open House saat Lebaran

Jokowi dan Para Menteri Tak Gelar Open House saat Lebaran

Jokowi dan Para Menteri Tak Gelar Open House saat Lebaran – Setiap tahun selama lebaran ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya selalu melakukan open house untuk menyambut tamu yang ingin tetap berhubungan. Tapi itu tidak mungkin terjadi tahun ini.

Juru bicara presiden Angkie Yudistia Sosial, kata presiden dan stafnya tidak melaksanakan hari terbuka selama Idul El Fitri. Dia mengatakan tidak pernah ada diskusi mengenai rencana open house bertemu.

“Ini adalah bagian dari pemerintah untuk melaksanakan konsistensi jarak fisik dalam semua kegiatan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/05/2020).

Pemerintah memiliki open house memungkinkan perakitan dan interaksi dalam jarak berjalan kaki sehingga kemungkinan munculnya cepatnya penyebaran virus. Oleh karena itu, dicegah oleh presiden diikuti oleh semua bawahan Daftar Joker123.

“Kami akan berada dalam kontak dengan satu sama online lainnya pada saat Idul Fitri dengan keluarga mereka, kerabat dan teman-teman tanpa harus memaksa saya untuk melakukan pertemuan fisik,” tambahnya.

Angkie menambahkan, Jokowi memahami Idul Fitri adalah meningkatkan kegiatannya untuk berkomunikasi langsung satu sama salam dengan orang-orang di dekatnya. Namun, situasi saat ini tidak mungkin untuk melakukannya.

Prioritas pemerintah sekarang untuk kesehatan, sehingga Anda kegiatan seperti hari terbuka diadakan biasanya sekarang harus menyingkirkan Idul Fitri kali ini.

“Hari ini, setiap pertemuan adalah baik host Presiden pleno atau dibatasi juga dilakukan secara online menggunakan videoconference tatap muka. Tidak ada rencana untuk mengadakan pertemuan dalam bentuk pertemuan fisik, serta memantau perkembangan yang terkait dengan pengelolaan COVID-19, “katanya.